JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Telekomunikasi

METADATA
Nomor	3
Tahun	1989
Tanggal Penetapan	01 April 1989
Tanggal Pengundangan	01 April 1989
Tanggal Pengundangan	1989-04-01
Abstrak	TELEKOMUNIKASI 1989 UU NO. 3, LN 1989 / NO. 11, TLN. NO. 3391, LL SETKAB : 29 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI - Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan upaya yang berkelanjutan serta andal dan peran serta masyarakat guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi. Atas dasar tersebut dan dalam usaha memberikan landasan yang lebih kukuh bagi perwujudan cita-cita dimaksud, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang dipandang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disusun Undang-undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembinaan Telekomunikasi; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Pencegahan Gangguan, Perlindungan, dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi; Hubungan Antara Badan Penyelenggara, Badan Lain dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Rahasia Berita; Badan Pertimbangan Telekomunikasi; Ketentuan Pidana; dan Penyidikan. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 1989. - Segala peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 43 Pasal. Penjelasan 17 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi I

Status

Mencabut UU - UU No. 5/1964
Dicabut UU - UU No. 36/1999

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 37/1991	Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
2.	Pasal 11 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 37/1991	Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
3.	Pasal 13 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggaraan Telekomunikasi
4.	Pasal 15 Ayat (2)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 103/PT.102/MPPT-/96	Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
5.	Pasal 15 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 4/1992	Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
6.	Pasal 16 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggaraan Telekomunikasi
7.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggaraan Telekomunikasi
8.	Pasal 24 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 37/1991	Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
9.	Pasal 30 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggaraan Telekomunikasi
10.	Pasal 34 Ayat -	Keputusan Presiden No. 55/1989	Badan Pertimbangan Telekomunikasi
11.	Pasal 4 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggara Telekomunikasi
12.	Pasal 7 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 37/1991	Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
13.	Pasal 8 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 8/1993	Penyelenggara Telekomunikasi

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data