JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Pendidikan Nasional

METADATA
Nomor	2
Tahun	1989
Tanggal Penetapan	27 March 1989
Tanggal Pengundangan	27 March 1989
Tanggal Pengundangan	1989-03-27
Abstrak	PENDIDIKAN NASIONAL - SISTEM 1989 UU NO. 2, LN 1989 / NO. 6, TLN. NO. 3390, LL SETKAB : 36 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL - Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, serta Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan; Satuan, Jalur dan Jenis Pendidikan; Jenjang Pendidikan; Peserta Didik; Tenaga Kependidikan; Sumber Daya Pendidikan; Kurikulum; Hari Belajar dan Libur Sekolah; Bahasa Pengantar; Penilaian; Peranserta Masyarakat; Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional; Pengelolaan; Pengawasan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 1989. - Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikandan Pengajaran di Sekolah, Undangundang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 20 Bab dan 59 Pasal. - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi X

Status

Mencabut UU - UU No. 4/1950, UU No. 12/1954, UU NO. 22/1961, UU 14 Prps/1965, UU 19 Pnps/1965
Dicabut UU - UU No. 20/2003

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 73/1991	Pendidikan Luar Sekolah
2.	Pasal 11 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 27/1990	Pendidikan Prasekolah
3.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 27/1990	Pendidikan Prasekolah
4.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/1990	Sekolah Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998
5.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 28/1990	Sekolah Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998
6.	Pasal 15 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/1990	Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 1998
7.	Pasal 16 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 60/1999	Pendidikan Tinggi
8.	Pasal 18 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 60/1999	Pendidikan Tinggi
9.	Pasal 21 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 60/1999	Pendidikan Tinggi
10.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 60/1999	Pendidikan Tinggi
11.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 38/1992	Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000
12.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 38/1992	Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2000
13.	Pasal 32 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 38/1992	Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000
14.	Pasal 47 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 39/1992	Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
15.	Pasal 54 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 27/1990	Pendidikan Prasekolah
16.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 72/1991	Pendidikan Luar Biasa

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data