Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

METADATA
Nomor	52
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	29 October 2009
Tanggal Pengundangan	29 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-29
Abstrak	PEMBANGUNAN KELUARGA - PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 2009 UU NO. 52, LN. 2009/NO.161, TLN. NO. 5080, LL SETNEG : 49 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah; Pembiayaan; Perkembangan Kependudukan; Pembangunan Keluarga; Data dan Informasi Kependudukan; Kelembagaan; dan Peran serta Masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 63 Pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi IX
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra

Status

Mencabut UU - UU NO. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 87/2014	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
2.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Daerah No. 1/2017	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Daerah No. 51/2015	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
4.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
5.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 87/2014	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
6.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014	Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
7.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014	Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
8.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
9.	Pasal 29 Ayat 1	Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 303/Per/E1//2016	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
10.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
11.	Pasal 33 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
12.	Pasal 34 Ayat 0	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 57/2009	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
14.	Pasal 38 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
15.	Pasal 41 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	belum ditetapkan
16.	Pasal 46 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 0/0	belum ditetapkan
17.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Menteri Kesehatan No. 39/2016	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
18.	Pasal 50 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 87/2014	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
19.	Pasal 56 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 62/2010	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
20.	Pasal 57 Ayat 3	Peraturan Daerah No. 25/2013	Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
21.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 57/2009	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga