JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

METADATA

Bidang

Komisi III
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam

Status

Mengubah UU - UU NO. 7/1989
Mengubah UU - UU NO. 3/2006

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal I Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 94/2012	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
2.	Pasal I Ayat -	UU No. 11/2006	Pemerintahan Aceh
3.	Pasal I Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 94/2012	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
4.	Pasal I Ayat -	UU No. 48/2009	Kekuasaan Kehakiman
5.	Pasal I Ayat -	Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2021	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim
6.	Pasal I Ayat -	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012	Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
7.	Pasal I Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 94/2012	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
8.	Pasal I Ayat -	Keputusan Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012	Standar Pelayanan Peradilan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

No	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
1.	Pasal 13A Ayat 2 Angka/Huruf - Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.	Ada Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung	43/PUU-XIII/2015 27-03-2015 [ VIEW ]
2.	Pasal 13A Ayat 3 Angka/Huruf - Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	Ada Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung	43/PUU-XIII/2015 27-03-2015 [ VIEW ]

Anotasi

Tidak ada data