Rumah Sakit


METADATA
Nomor 44
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 28 October 2009
Tanggal Pengundangan 28 October 2009
Tanggal Pengundangan 2009-10-28
Abstrak SAKIT - RUMAH 2009 UU NO. 44, LN. 2009/NO.153, TLN. NO. 5072, LL SETNEG : 65 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT - Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tugas dan Fungsi; Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Persyaratan; Jenis dan Klasifikasi; Perizinan; Kewajiban dan Hak; Penyelenggaraan; Pembiayaan; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2009. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam UndangUndang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat undang-undang ini berlaku, Izin penyelenggaraan Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. - Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 15 Bab dan 66 Pasal. - Penjelasan 24 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi IX
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.38/PUU-XI/2013, Pasal 7 ayat (4) bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2021
    Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
    2.
    Pasal 11
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 2306/2011
    Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit
    3.
    Pasal 14
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    4.
    Pasal 15
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 35/2014
    Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
    5.
    Pasal 16
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 54/2015
    Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan
    6.
    Pasal 20
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 56/2014
    Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
    7.
    Pasal 23
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 93/2015
    Rumah Sakit Pendidikan
    8.
    Pasal 24
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2020
    Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
    9.
    Pasal 28
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2020
    Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
    10.
    Pasal 29
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 69/2014
    Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
    11.
    Pasal 30
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 44/2018
    Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
    12.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    13.
    Pasal 31
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 69/2014
    Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
    14.
    Pasal 35
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 77/2015
    Pedoman Organisasi Rumah Sakit
    15.
    Pasal 38
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 36/2012
    Rahasia Kedokteran
    16.
    Pasal 40
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 012/2012
    Akreditasi Rumah Sakit
    17.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 001/2012
    Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
    18.
    Pasal 43
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011
    Keselamatan Pasien Rumah Sakit
    19.
    Pasal 47
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 56/2014
    Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
    20.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    21.
    Pasal 54
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 17/2014
    Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
    22.
    Pasal 56
    Ayat 6
    Peraturan Menteri No. 10/2014
    Dewan Pengawas Rumah Sakit
    23.
    Pasal 61
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 49/2013
    Badan Pengawas Rumah Sakit
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI