JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pos

METADATA
Nomor	38
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-14
Abstrak	POS 2009 UU NO. 38, LN. 2009/NO.146, TLN. NO. 5065, LL SETNEG : 30 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG POS - Pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pos yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pos; Prangko dan Kode Pos; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kiriman; Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos; Penyidikan; Sanksi Administratif; danKetentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009. - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 53 Pasal. - Penjelasan 11 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi I

Status

Mencabut UU - UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
2.	Pasal 14 Ayat (5)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
3.	Pasal 15 Ayat (6)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
4.	Pasal 18 Ayat (3)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1/2012	Formula Tarif Layanan Pos Komersial
5.	Pasal 19 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
6.	Pasal 25 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
7.	Pasal 34 Ayat (2)	Peraturan Menteri Keuangan No. 199/2019	Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
8.	Pasal 36 Ayat (6)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
9.	Pasal 39 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
10.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
11.	Pasal 5 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
12.	Pasal 51 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
13.	Pasal 7 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
14.	Pasal 8 Ayat (1)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7/2017	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana telah diubah dengan Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos.
15.	Pasal 8 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 15/2013	Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data