Perdagangan Berjangka Komoditi

METADATA
Nomor	32
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	05 December 1997
Tanggal Pengundangan	05 December 1997
Tanggal Pengundangan	1997-12-05
Abstrak	KOMODITI - PERDAGANGAN BERJANGKA 1997 UU NO. 32, LN 1997 / NO. 93, TLN. NO. 3720, LL SETKAB : 87 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI - Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka diperlukan landasan hukum yang kuat. Atas dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Institusi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, Pialang Perdagangan Berjangka, Penasehat Perdagangan Berjangka, Sentra Dana Perdagangan Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka serta mengatur mekanisme perdagangan, perlindungan bagi masyarakat, dan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan dibentuknya Undang-undang ini, penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, dan efektif sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 1997. - Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku - Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 13 Bab dan 81 Pasal. - Penjelasan 40 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Diubah UU - No. 10/2011

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 2 Ayat -	Keputusan Menteri Perdagangan No. 0/0	Belum ditetapkan
2.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
3.	Pasal 3 Ayat -	Keputusan Presiden No. 119/2001	Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
4.	Pasal 30 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
5.	Pasal 32 Ayat -	Ketetapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 33 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
7.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
8.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
9.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 48/2015	Kementerian Perdagangan
10.	Pasal 44 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
11.	Pasal 48 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
12.	Pasal 56 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
13.	Pasal 58 Ayat -	Ketetapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 0/0	Belum ditetapkan
14.	Pasal 59 Ayat -	Ketetapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 0/0	Belum ditetapkan
15.	Pasal 60 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
16.	Pasal 62 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
17.	Pasal 65 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
18.	Pasal 67 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 10/1999	Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
19.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2003	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
20.	Pasal 70 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perdagangan Berjangka Komoditi