Kesehatan


METADATA
Nomor 36
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 13 October 2009
Tanggal Pengundangan 13 October 2009
Tanggal Pengundangan 2009-10-13
Abstrak KESEHATAN 2009 UU NO. 36, LN. 2009/NO.144, TLN. NO. 5063, LL SETNEG : 111 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban; Tanggung Jawab Pemerintah; Sumber Daya di Bidang Kesehatan; Upaya Kesehatan; Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat; Gizi; Kesehatan Jiwa; Penyakit Menular dan Tidak Menular; Kesehatan Lingkungan; Kesehatan Kerja; Pengelolaan Kesehatan; Informasi Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Badan Pertimbangan Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009. - Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 22 Bab dan 205 Pasal. - Penjelasan 33 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
  • Mencabut UU - UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.34/PUU-VIII/2010, Penjelasan Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.57/PUU-IX/2011, Penjelasan Pasal 115 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 12/PUU-VIII/2010, Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 101
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 103/2014
    Pelayanan Kesehatan Tradisional
    2.
    Pasal 102
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2015
    Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
    3.
    Pasal 103
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2015
    Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
    4.
    Pasal 108
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2009
    Pekerjaan Kefarmasian
    5.
    Pasal 111
    Ayat 2
    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27/2017
    Pendaftaran Pangan Olahan
    6.
    Pasal 111
    Ayat 5
    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31/2018
    Label Pangan Olahan
    7.
    Pasal 116
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 109/2012
    Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
    8.
    Pasal 118
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 37/2014
    Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
    9.
    Pasal 120
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    10.
    Pasal 122
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 37/2014
    Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
    11.
    Pasal 123
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 37/2014
    Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
    12.
    Pasal 126
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 61/2014
    Kesehatan Reproduksi
    13.
    Pasal 127
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 61/2014
    Kesehatan Reproduksi
    14.
    Pasal 129
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 33/2012
    Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    15.
    Pasal 13
    Ayat 2
    UU No. 24/2011
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    16.
    Pasal 151
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    17.
    Pasal 157
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 27/2017
    Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    18.
    Pasal 163
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 66/2014
    Kesehatan Lingkungan
    19.
    Pasal 167
    Ayat (4)
    Peraturan Presiden No. 72/2012
    Sistem Kesehatan Nasional
    20.
    Pasal 168
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2014
    Sistem Informasi Kesehatan
    21.
    Pasal 172
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 177
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 0/0
    Belum ditetapkan
    23.
    Pasal 181
    Ayat -
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 65/2013
    Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
    24.
    Pasal 187
    Ayat -
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 39/2014
    Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
    25.
    Pasal 188
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2018
    pengawasan di bidang kesehatan
    26.
    Pasal 20
    Ayat 2
    UU No. 40/2004
    Sistem Jaminan Sosial Nasional
    27.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    28.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2015
    Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    29.
    Pasal 23
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2017
    Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
    30.
    Pasal 23
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 46/2013
    Registrasi Tenaga Kesehatan
    31.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 43/2016
    Permen Kesehatan No.43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
    32.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    33.
    Pasal 26
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    34.
    Pasal 27
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    35.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 971/MENKES/PER/XI/2009
    Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
    36.
    Pasal 35
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 47/2016
    Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    37.
    Pasal 39
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/MENKES/PER/VIII/2010
    Penyaluran Alat Kesehatan
    38.
    Pasal 40
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010/2010
    Kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
    39.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    40.
    Pasal 43
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    41.
    Pasal 44
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    42.
    Pasal 45
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    43.
    Pasal 51
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    44.
    Pasal 55
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 2/2018
    Standar Pelayanan Minimal
    45.
    Pasal 59
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 103/2014
    Pelayanan Kesehatan Tradisional
    46.
    Pasal 62
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 74/2015
    Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
    47.
    Pasal 65
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    -
    48.
    Pasal 68
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    49.
    Pasal 69
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    50.
    Pasal 70
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 833/MENKES/PER/IX/2009
    Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca
    51.
    Pasal 74
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 61/2014
    Kesehatan Reproduksi
    52.
    Pasal 75
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 61/2014
    Kesehatan Reproduksi
    53.
    Pasal 79
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    54.
    Pasal 84
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    55.
    Pasal 92
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2011
    Pelayanan Darah
    56.
    Pasal 96
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. HK.02.02/MENKES/155/2015
    Komite mata nasional untuk penanggulangan gangguan penglihatan dan Kebutaan
    57.
    Pasal 97
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 61/2013
    Kesehatan Matra.
    58.
    Pasal 98
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 72/1998
    Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    No Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK Materi Muatan Sesuai Keputusan MK Putusan MK
    1.
    Pasal 108
    Ayat 1
    Angka/Huruf -
    Penjelasaan Pasal 108 ayat (1) Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Tidak
    12/PUU-VIII/2010
    01-03-2010
    [ VIEW ]
    2.
    Pasal 108
    Ayat 1
    Angka/Huruf -
    Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Ada
    sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
    12/PUU-VIII/2010
    01-03-2010
    [ VIEW ]
    3.
    Pasal 114
    Ayat -
    Angka/Huruf -
    Penjelasan Pasal 114 Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.
    Ada
    “Yang dimaksud dengan ”peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya
    34/PUU-VIII/2010
    31-05-2010
    [ VIEW ]
    4.
    Pasal 115
    Ayat 1
    Angka/Huruf -
    Penjelasan Pasal 115 Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
    Tidak
    57/PUU-IX/2011
    06-09-2011
    [ VIEW ]
    5.
    Pasal 199
    Ayat 1
    Angka/Huruf -
    Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    Tidak
    Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
    34/PUU-VIII/2010
    31-05-2010
    [ VIEW ]
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 36/2009
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang bertujuan bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Kesehatan beserta Putusan Mahkamah Komstitusi (MK), pasal-pasal perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksana undang-undang. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VII/2010 2. Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 3. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011
    VIEW

    DOWNLOAD
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI