JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

METADATA
Nomor	26
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	03 October 1997
Tanggal Pengundangan	03 October 1997
Tanggal Pengundangan	1997-10-03
Abstrak	ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA - HUKUM DISIPLIN PRAJURIT 1997 UU NO. 26, LN 1997 / NO. 74, TLN. NO. 3703, LL SETKAB : 36 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA - Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini masih diatur dalam Wetsboek van Krijgtucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti. Atas dasar hal-hal sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Disiplin Prajurit, Pelanggaran Hukuman Disiplin Prajurit, Tindakan Disiplin Dan Hukuman Disiplin; Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi sebutan hukuman pokok dan hukuman tambahan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Oktober 1997. - Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan disiplin prajurit yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-ndang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. - Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undang tersendiri. - Undang-undang ini dapat juga disebut "Undang-undang Hukum Disiplin Prajurut". - Undang-undang ini terdiri dari 6 Bab dan 40 Pasal. - Penjelasan 15 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Mencabut Stbl. - 1934 No. 168
Mencabut UU - No. 40/1947
Dicabut UU - UU No. 25/2014

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 23/2005	Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) di Lingkungan TNI
2.	Pasal 12 Ayat 3	Keputusan Panglima TNI No. 23/2005	Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) di Lingkungan TNI
3.	Pasal 15 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 22/2005	Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional.
4.	Pasal 16 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 22/2005	Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional
5.	Pasal 24 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 22/2005	Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional
6.	Pasal 35 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 23/2005	Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) di Lingkungan TNI
7.	Pasal 4 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 22/2005	Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data