JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perfilman

METADATA
Nomor	33
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	08 October 2009
Tanggal Pengundangan	08 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-08
Abstrak	PERFILMAN 2009 UU NO. 33, LN. 2009/NO.141, TLN.. NO. 5060, LL SETNEG : 64 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut, diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Perfilman yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Asas, Tujuan, dan Fungsi; Kegiatan Perfilman Dan Usaha Perfilman; Hak Dan Kewajiban; Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Sensor Film; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendidikan, Kompetensi, dan Sertifikasi; Pendanaan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2009. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 90 Pasal. - Penjelasan 19 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi X

Status

Mencabut UU - UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30/2019	Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Alam Negeri
2.	Pasal 14 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3.	Pasal 17 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30/2019	Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Alam Negeri
5.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34/2019	Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film
7.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34/2019	Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film
8.	Pasal 38 Ayat 6	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41/2019	Pengarsipan Film
9.	Pasal 44 Ayat -	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34/2019	Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film
10.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/2014	Lembaga Sensor Film
11.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12.	Pasal 78 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
13.	Pasal 79 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 5/2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
14.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data