Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

METADATA
Nomor	32
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	03 October 2009
Tanggal Pengundangan	03 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-03
Abstrak	LINGKUNGAN HIDUP – PENGELOLAAN – PERLINDUNGAN 2009 UU NO. 32, LN. 2009/NO.140, TLN.. NO. 5059, LL SETNEG : 110 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; serta agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Sistem Informasi; Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Masyarakat; Pengawasan dan Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa Lingkungan; Penyidikan dan Pembuktian; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diberlakukan. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal. - Penjelasan 39 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Mencabut UU - UU NO. 23 No. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 Pasal 59 ayat 4 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2.	Pasal 12 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 46/2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4.	Pasal 20 Ayat 5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16/2019	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
5.	Pasal 20 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Pasal 21 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
7.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/2021	Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
8.	Pasal 24 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Pasal 26 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 65/2016	Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
11.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/2010	Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
13.	Pasal 33 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 27/2012	Izin Lingkungan
14.	Pasal 34 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15.	Pasal 35 Ayat 3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2010	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
16.	Pasal 35 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17.	Pasal 41 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 27/2012	Izin Lingkungan
18.	Pasal 43 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 46/2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
19.	Pasal 47 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 27/2012	Izin Lingkungan
20.	Pasal 52 Ayat 0	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3/2013	Audit Lingkungan Hidup
21.	Pasal 53 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
22.	Pasal 54 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
23.	Pasal 55 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
24.	Pasal 56 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016
25.	Pasal 57 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
26.	Pasal 58 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
27.	Pasal 59 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
28.	Pasal 61 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
29.	Pasal 62 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
30.	Pasal 65 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 98/2021	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
31.	Pasal 65 Ayat 6	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 22/2017	Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan
32.	Pasal 71 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
33.	Pasal 75 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
34.	Pasal 76 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
35.	Pasal 82C Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
36.	Pasal 83 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 71/2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
37.	Pasal 86 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 54/2000	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
38.	Pasal 90 Ayat 2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014	Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Materi yang dibatalkan Putusan MK

No	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
1.	Pasal 59 Ayat 4 Angka/Huruf - Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Ada Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.	18/PUU-XII/2014 21-02-2014 [ VIEW ]
2.	Pasal 95 Ayat 1 Angka/Huruf - Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.	Ada Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.	18/PUU-XII/2014 21-02-2014 [ VIEW ]
3.	Pasal 102 Ayat - Angka/Huruf - Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Tidak	18/PUU-XII/2014 21-02-2014 [ VIEW ]

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 32/2009	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU PPLH beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) melalui Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup