Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika


METADATA
Nomor 31
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 01 October 2009
Tanggal Pengundangan 01 October 2009
Tanggal Pengundangan 2009-10-01
Abstrak GEOFISIKA - KLIMATOLOGI - METEOROLOGI 2009 UU NO. 31, LN. 2009/NO. 139, TLN. NO. 5058, LL SETNEG : 60 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara global sehingga perlu diantisipasi dan direspons melalui kerja sama internasional, dengan membentuk Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; - Dasar Hukum undang-undang ini adalh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas Dan Tujuan, Pembinaan, Rencana Dan Kegiatan Penyelenggaraan, Sistem Jaringan, stasiun, dan metode Pengamatan, Sistem Jaringan Pengamatan, Pengelolaan Data, Pelayanan Informasi dan Jasa, Kewajiban Penggunaan Informasi, Sarana Dan Prasarana, Perubahan Iklim, Kerja Sama Internasional Penelitian, Rekayasa, Dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Hak Dan Peran Serta Masyarakat dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2009. - Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 105 Pasal. - Penjelasan 21 hlm. .
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 13
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    2.
    Pasal 19
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    3.
    Pasal 21
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    4.
    Pasal 22
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    5.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    6.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    7.
    Pasal 28
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    8.
    Pasal 36
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 11/2016
    Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    9.
    Pasal 42
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2016
    Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    10.
    Pasal 43
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 47/2018
    Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    11.
    Pasal 44
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 11/2016
    Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    12.
    Pasal 48
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    13.
    Pasal 5
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
    14.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Kepala Badan No. 0/0
    -
    15.
    Pasal 59
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    16.
    Pasal 6
    Ayat (3)
    Peraturan Presiden No. 12/2024
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    17.
    Pasal 60
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 46/2012
    Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    18.
    Pasal 67
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 7
    Ayat (4)
    Peraturan Presiden No. 37/2018
    Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041
    20.
    Pasal 72
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 13/2018
    Penelitian, Rekayasa dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    21.
    Pasal 73
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 13/2018
    Penelitian, Rekayasa dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    22.
    Pasal 76
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 13/2018
    Penelitian, Rekayasa dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    23.
    Pasal 79
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/2018
    Penelitian, Rekayasa dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    24.
    Pasal 87
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 70/2014
    Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    25.
    Pasal 90
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2016
    Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI