Guru dan Dosen


METADATA
Nomor 14
Tahun 2005
Tanggal Penetapan 30 December 2005
Tanggal Pengundangan 30 December 2005
Tanggal Pengundangan 2005-12-30
Abstrak DOSEN - GURU 2005 UU NO. 14, LN. 2006/NO. 157, TLN. NO. 4586, LL SETNEG : 50 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN - Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan; Prinsip Profesionalitas; Guru; Dosen; dan Sanksi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005. - Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. - Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat, pendidik sebagaimana dimaksud pada UndangUndang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. - Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambatlambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 8 Bab dan 84 Pasal. - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi X
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    2.
    Pasal 11
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    3.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    4.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    5.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 41/2009
    tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
    6.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 41/2009
    tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
    7.
    Pasal 19
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    8.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    9.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    10.
    Pasal 25
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    11.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    12.
    Pasal 28
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    13.
    Pasal 29
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    14.
    Pasal 35
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    15.
    Pasal 37
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    16.
    Pasal 40
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 74/2008
    tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017
    17.
    Pasal 47
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    18.
    Pasal 51
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    19.
    Pasal 53
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    20.
    Pasal 55
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    21.
    Pasal 56
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    22.
    Pasal 57
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    23.
    Pasal 61
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    24.
    Pasal 62
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    25.
    Pasal 63
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    26.
    Pasal 64
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    27.
    Pasal 74
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
    28.
    Pasal 76
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2009
    tentang Dosen
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI