JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Ketenagalistrikan

METADATA
Nomor	30
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	23 September 2009
Tanggal Pengundangan	23 September 2009
Tanggal Pengundangan	2009-09-23
Abstrak	KETENAGALISTRIKAN 2009 UU NO. 30, LN. 2009/NO.133, TLN. NO. 5052. LL SETNEG : 43 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN - Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan namun penyediaan dan pemanfaatannya harus tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, dengan membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 September 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi VII
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang

Status

Mencabut UU - UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.	Pasal 10 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4.	Pasal 16 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 62/2012	Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5.	Pasal 22 Ayat -	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29/2012	Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
6.	Pasal 24 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
7.	Pasal 26 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 62/2012	Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
8.	Pasal 29 Ayat 4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0/0	-
9.	Pasal 29 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
10.	Pasal 30 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
11.	Pasal 36 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
12.	Pasal 4 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
13.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 42/2012	Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
14.	Pasal 44 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
15.	Pasal 45 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
16.	Pasal 46 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 14/2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
17.	Pasal 48 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 62/2012	Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
18.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 25/2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data