JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengelolaan Lingkungan Hidup

METADATA
Nomor	23
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	19 September 1997
Tanggal Pengundangan	19 September 1997
Tanggal Pengundangan	1997-09-19
Abstrak	LINGKUNGAN HIDUP - PENGELOLAAN 1997 UU NO. 23, LN 1997 / NO. 68, TLN. NO. 3699, LL SETKAB : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 1998. - Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini. - Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 52 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Mencabut UU - No. 4/1982
Dicabut UU - No. 32/2009

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 0/0	-
2.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
3.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 38/2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 4/2001	Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
5.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 150/2000	Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
6.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 27/1999	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
7.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 18/1999	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
8.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 74/2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
9.	Pasal 26 Ayat 1	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
10.	Pasal 29 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
11.	Pasal 33 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 54/2000	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
12.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
13.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data