JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

METADATA
Nomor	21
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	29 May 1997
Tanggal Pengundangan	29 May 1997
Tanggal Pengundangan	1997-05-29
Abstrak	TANAH DAN BANGUNAN - BEA PEROLEHAN HAK 1997 UU NO. 21, LN 1997 / NO. 44, TLN. NO. 3688, LL SETKAB : 44 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - Dengan berlakunya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak atas tanah menurut hukum barat menjadi tidak berlaku lagi, oleh karena itu pungutan Bea Balik Nama atas pemindahan harta tetap berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama menurut Staatsblad 1924 Nomor 291 tidak dapat dilaksanakan. Terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Objek Pajak; Subjek Pajak; Tarif Pajak; Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak; Saat dan Tempat Pajak Yang Terutang; Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan; Keberatan, Banding, dan Pengurangan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pembagian Hasil Penerimaan Pajak; dan Ketentuan Bagi Pejabat. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan tanggal 29 Mei 1997, dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998. - Dengan berlakunya undang-undang ini , ordonansi bea balik nama staatsblad 1924 nomor 291 dengan segala perubahannya sepanjang mengenai pungutan bea balik nama atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan atau bangunan, dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 28 Pasal. - Penjelasan 22 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - No. 291 Tahun 1924
Diubah UU - No. 20/2000

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 3	Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04/2000	Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 168/ PMK.03/2007
2.	Pasal 14 Ayat 3	Keputusan Menteri Keuangan No. No. 561/KMK.04/2000	Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
3.	Pasal 20 Ayat 2	Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000	Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
4.	Pasal 22 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2005	Permenkeu PMK No. 30/PMK.03/ 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaranb BPHTB
5.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 33/1997	Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 34/1997	TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
7.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 35/1997	PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
8.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 113/2000	PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data