Penerimaan Negara Bukan Pajak


METADATA
Nomor 20
Tahun 1997
Tanggal Penetapan 23 May 1997
Tanggal Pengundangan 23 May 1997
Tanggal Pengundangan 1997-05-23
Abstrak BUKAN PAJAK - PENERIMAAN NEGARA 1997 UU NO. 20, LN 1997 / NO. 43, TLN. NO. 3687, LL SETKAB : 33 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengelolaan; Pemeriksaan; Keberatan; dan Ketentuan Pidana. Dalam undang-undang ini pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup segala Penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 1997. - Undang-undang ini terdiri dari 8 Bab dan 24 Pasal. - Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diatur dalam Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. - Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang ini. Penyesuaian sebagaimana dimaksud, dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku. - Penjelasan 15 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Dicabut UU - UU No. 9/2018
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 74/2013
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
    2.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 76/2010
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
    3.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/1998
    Tentang LT PNBP DEPHUT GTTARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
    4.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 52/1998
    Tentang LT PNBP GTPERUBAHAN PP 221997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    5.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 52/1998
    Tentang PERUBAHAN PP 22-1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    6.
    Pasal 12
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 29/2009
    TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
    7.
    Pasal 12
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 29/2009
    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
    8.
    Pasal 18
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 22/2005
    PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    9.
    Pasal 19
    Ayat 11
    Peraturan Pemerintah No. 34/2010
    PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
    10.
    Pasal 19
    Ayat 11
    Peraturan Pemerintah No. 34/2010
    Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
    11.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
    12.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
    13.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 15/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
    14.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    15.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
    16.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 35/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
    17.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2016
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
    18.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 60/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    19.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
    20.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 8/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
    21.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARAWISATA
    22.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 11/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
    23.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 12/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
    24.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 13/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    25.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 17/2014
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
    26.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 4/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
    27.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
    28.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 19/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
    29.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 33/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
    30.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 44/2014
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
    31.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2004
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
    32.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 56/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    33.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 68/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
    34.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 63/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    35.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
    36.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 80/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
    37.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 12/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
    38.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 13/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    39.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 128/2015
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    40.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 21/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
    41.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 3/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
    42.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 4/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
    43.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
    44.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 11/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
    45.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 57/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
    46.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 38/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
    47.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 64/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
    48.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
    49.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 48/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
    50.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    51.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 76/2013
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
    52.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 65/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    53.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 106/2012
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
    54.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 13/2010
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    55.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/2011
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
    56.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2011
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
    57.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2010
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
    58.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 48/2010
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
    59.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 50/2010
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    60.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 6/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
    61.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
    62.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 13/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
    63.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 2/2008
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN
    64.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 27/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    65.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 24/2008
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
    66.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 38/2009
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    67.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/2009
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
    68.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
    69.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 36/2008
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
    70.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 53/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    71.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
    72.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 52/2008
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
    73.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 53/2008
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
    74.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 73/2008
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN
    75.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
    76.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/2009
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
    77.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 1/2006
    BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
    78.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 4/2007
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN
    79.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2006
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
    80.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2005
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    81.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 57/2007
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
    82.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 61/2007
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL
    83.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 62/2007
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
    84.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 63/2007
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
    85.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 4/2005
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
    86.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2007
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
    87.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 42/2005
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    88.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 62/2005
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
    89.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2005
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    90.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 59/1998
    Tentang TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
    91.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 22/1997
    JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    92.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 31/2017
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
    93.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2017
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
    94.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 33/2017
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
    95.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 63/2016
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
    96.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 76/2013
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPK
    97.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 35/2005
    Pungutan Ekspor atas Barang Tertentu
    98.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 15/2016
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
    99.
    Pasal 2
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 22/1997
    Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
    100.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 15/2016
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
    101.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 15/2016
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
    102.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 27/2018
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
    103.
    Pasal 2
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/2014
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    104.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 29/2011
    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
    105.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 41/2010
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
    106.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/2004
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
    107.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 49/2002
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
    108.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2000
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
    109.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 28/2005
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
    110.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 31/2004
    TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    111.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2001
    TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
    112.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2004
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
    113.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 21/2003
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
    114.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 77/2005
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
    115.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 78/2005
    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
    116.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/2003
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
    117.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/2003
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
    118.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 44/2003
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
    119.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/2003
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
    120.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 10/2002
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
    121.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
    122.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 33/2002
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
    123.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 16/2001
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
    124.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESA
    125.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 17/2001
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
    126.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2001
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
    127.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 44/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    128.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 46/2002
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    129.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 47/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL
    130.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 58/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN
    131.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 61/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
    132.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 62/2002
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
    133.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 42/2001
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
    134.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 43/2001
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
    135.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 44/2001
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
    136.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 134/2000
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    137.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2001
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
    138.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 68/2001
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
    139.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 16/1999
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA
    140.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 26/1999
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
    141.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2000
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
    142.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2000
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
    143.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 26/1999
    Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
    144.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 74/1999
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
    145.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 59/1998
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
    146.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 142/2000
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
    147.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 67/2000
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
    148.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 92/2000
    TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    149.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 58/1998
    Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
    150.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 58/1998
    TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
    151.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 1/2004
    TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    152.
    Pasal 8
    Ayat 12
    Peraturan Pemerintah No. 35/2002
    TENTANG DANA REBOISASI
    153.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 73/1999
    TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
    154.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Panglima No. 73/1999
    Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
    155.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 73/1999
    PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
    156.
    Pasal 9
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 22/2005
    PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI