JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
METADATA
Nomor
19
Tahun
1997
Tanggal Penetapan
23 May 1997
Tanggal Pengundangan
23 May 1997
Tanggal Pengundangan
1997-05-23
Abstrak
SURAT PAKSA - PENAGIHAN PAJAK
1997
UU NO. 19, LN 1997 / NO. 42, TLN. NO. 3686, LL SETKAB : 59 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA
- Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian dimaksud, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas dasar pertimbangan dimaksud di atas, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa dipandang perlu diganti.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah :Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 1997.
- Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang penagihan pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
- Undang-undang ini mulai dinamakan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-undang ini terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal.
- Penjelasan 25 hlm.
Lampiran
Bidang
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI
Status
Mencabut UU - No. 19/1959
Diubah UU - No. 19/2000
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk. 03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus
2.
Pasal 10 Ayat 9
Peraturan Menteri Keuangan No. 24/Pmk. 03/2008
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus
3.
Pasal 14 Ayat 3
Peraturan Pemerintah No. 135/2000
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4.
Pasal 15 Ayat 3
Peraturan Pemerintah No. 135/2000
TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
5.
Pasal 22 Ayat 1
Peraturan Pemerintah No. 0/0
0
6.
Pasal 24 Ayat 0
Peraturan Pemerintah No. 135/2000
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
7.
Pasal 25 Ayat 5
Peraturan Pemerintah No. 136/2000
PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa
8.
Pasal 3 Ayat 2
Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK. 04/2000
Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak
9.
Pasal 36 Ayat 0
Peraturan Pemerintah No. 137/2000
PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
