Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

METADATA
Nomor	18
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	23 May 1997
Tanggal Pengundangan	23 May 1997
Tanggal Pengundangan	1997-05-23
Abstrak	RETRIBUSI DAERAH - PAJAK DAERAH 1997 UU NO. 18, LN 1997 / NO. 41, TLN. NO. 3685, LL SETNEG : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peratuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pajak; Retribusi; Pengambilan Kelebihan Pembayaran; Kedaluarsa Penagihan; Pembukuan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Ketetuan Pidana; dan Penyidikan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 1997. - Pajak dan retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 46 Pasal. - Penjelasan 31 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - 1934 No. 718
Mencabut Stbl. - 1936 No. 671
Mencabut Stbl. - 1939 No. 226
Mencabut Stbl. - 1949 No. 317
Mencabut Stbl. - 1949 No. 376
Mencabut UU - No. 12/1947
Mencabut UU - No. 14/1947
Mencabut UU Drt. - No. 11/1957
Mencabut UU Drt. - No. 12/1957
Mencabut UU Drt. - No. 27/1957
Mencabut UU - No. 74/1958
Mencabut UU - No. 87/1958
Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 8/1959
Mencabut UU - No. 27 Prp/1959
Mencabut UU - No. 10/1968
Mengubah UU - No. 32/1956
Diubah UU - No. 34/2000
Dicabut UU - No. 28/2009

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Bupati No. 8/2016	Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Pasal 15 Ayat 1	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2002	Ketentuan Umum Pajak Daerah
3.	Pasal 17 Ayat 3	Keputusan Gubernur No. 51/2003	Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
4.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 66/2001	Retribusi Daerah
5.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 20/1997	Retribusi Daerah
6.	Pasal 2 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 65/2001	Pajak Daerah
7.	Pasal 2 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 21/1997	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
8.	Pasal 2 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 21/1997	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9.	Pasal 22 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 20/1997	PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
10.	Pasal 24 Ayat 1	Peraturan Daerah Provinsi No. 3/1999	Retribusi Daerah
11.	Pasal 25 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 20/1997	Retribusi Daerah
12.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 19/1997	Pajak Daerah
13.	Pasal 3 Ayat 3	Peraturan Daerah Provinsi No. 7/1998	Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
14.	Pasal 30 Ayat 8	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2002	Ketentuan Umum Pajak Daerah
15.	Pasal 33 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 19/1997	Pajak Daerah
16.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 172/1997	Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan
17.	Pasal 35 Ayat 3	Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173/1997	Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
18.	Pasal 40 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
19.	Pasal 5 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 19/1997	Pajak Daerah
20.	Pasal 8 Ayat 1	Peraturan Gubernur No. 50/2007	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang Pajaknya Ditetapkan oleh Gubernur
21.	Pasal 8 Ayat 2	Peraturan Gubernur No. 50/2007	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang Pejaknya Ditetapkan oleh Gubernur

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah