JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Ketransmigrasian

METADATA
Nomor	15
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	19 May 1997
Tanggal Pengundangan	19 May 1997
Tanggal Pengundangan	1997-05-19
Abstrak	KETRANSMIGRASIAN 1997 UU NO. 15, LN 1997 / NO. 37, TLN. NO. 3682, LL SETKAB : 37 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN - Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi tidak dapat lagi menampung tuntutan perkembangan dan orientasi transmigrasi. Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali perihal ketransmigrasian dalam suatu undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jenis Transmigrasi dan Transmigran; Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi; Penyediaan Tanah; Penyiapan Permukiman; Informasi, Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Penempatan; Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Pembinaan Lingkungan Permukiman Transmigrasi; Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi; Peran serta Masyarakat; dan Pengawasan dan Tindakan Administratif. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 1997. - Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan tentang bentuk serta jenis tindakan administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. - Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Undang-undang ini. - Penjelasan 22 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut UU - No. 3/1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi
Diubah UU - No. 29/2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 5	Keputusan Menteri No. 208/2004	Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sabagai Transmigran
2.	Pasal 13 Ayat 2	Keputusan Menteri No. 32/1985	Hak, Bantuan Dan Kewajiban Transmigran
3.	Pasal 14 Ayat 4	Keputusan Menteri Transmigrasi No. 32/1985	Hak, Bantuan Dan Kewajiban Transmigran
4.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 9/2008	Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
5.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
6.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
7.	Pasal 25 Ayat 7	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15/2007	Penyiapan Permukiman Transmigrasi
8.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
9.	Pasal 33 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
10.	Pasal 34 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
11.	Pasal 35 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
12.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 3/2014	TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
13.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/1999	Penyelenggaraan Transmigrasi
14.	Pasal 8 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 3/2014	Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data