Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah


METADATA
Nomor 28
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 15 September 2009
Tanggal Pengundangan 15 September 2009
Tanggal Pengundangan 2009-09-15
Abstrak RETRIBUSI - PAJAK 2009 UU NO. 28, LN 2009/NO.130, TLN. NO. 5049, LL SETNEG : 124 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga perlu membentuk undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Dasar hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pajak; Bagi Hasil Pajak Provinsi; Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak; Pemungutan Pajak; Retribusi; Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi; Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 15 September 2009, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. - Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 185 Pasal. - Penjelasan 32 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mencabut UU - UU NO. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Mencabut UU - UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  • Dicabut UU - Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 101
    Ayat 4
    Peraturan Bupati Bulungan No. 11/2012
    Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak
    2.
    Pasal 107
    Ayat 3
    Peraturan Walikota MAlang No. 4/2015
    Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
    3.
    Pasal 12
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9/2010
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    4.
    Pasal 149
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Kota Malang No. 3/2015
    Retribusi Jasa Umum
    5.
    Pasal 150
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 97/2012
    Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpajangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    6.
    Pasal 155
    Ayat 3
    Peraturan Gubernur Bengkulu No. 35/2015
    Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
    7.
    Pasal 156
    Ayat 1
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3/2012
    Retribusi Daerah
    8.
    Pasal 156
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3/2012
    Retribusi Daerah
    9.
    Pasal 156
    Ayat 4
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3/2012
    Retribusi Daerah
    10.
    Pasal 156
    Ayat 8
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 112/2012
    Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
    11.
    Pasal 159
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2016
    Pencabutan atas Permenkeu No. 11/07/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    12.
    Pasal 160
    Ayat 5
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 139/2017
    Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota
    13.
    Pasal 161
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1/2013
    Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    14.
    Pasal 165
    Ayat 8
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2/2017
    Perubahan Atas Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah
    15.
    Pasal 168
    Ayat 4
    Peraturan Walikota Surabaya No. 66/2014
    Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
    16.
    Pasal 169
    Ayat 2
    Peraturan Bupati Tulungagung No. 8/2014
    Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan
    17.
    Pasal 170
    Ayat 3
    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 16/2015
    Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
    18.
    Pasal 171
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 69/2010
    Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    19.
    Pasal 19
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 36/2011
    Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    20.
    Pasal 19
    Ayat 6
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10/2010
    Pajak Bahan Bakar Kendaraan
    21.
    Pasal 2
    Ayat 4
    Peraturan Daerah No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Batu No. 7/2010
    Pajak Air Tanah
    23.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86/2012
    Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
    24.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Batu No. 7/2010
    Pajak Air Tanah
    25.
    Pasal 27
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.07/2017
    Perubahan Ketiga Atas Permen Keuangan No. 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
    26.
    Pasal 35
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Batu No. 5/2010
    Pajak Hotel
    27.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11/2011
    Pajak Restoran
    28.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8/2010
    Pajak Hiburan
    29.
    Pasal 45
    Ayat 4
    Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8/2010
    Pajak Hiburan
    30.
    Pasal 47
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9/2014
    Penyelenggaraan Reklame
    31.
    Pasal 49
    Ayat 5
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12/2011
    Pajak Reklame
    32.
    Pasal 49
    Ayat 6
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 27/2014
    Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame
    33.
    Pasal 5
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/2016
    Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
    34.
    Pasal 50
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12/2011
    Pajak Reklame
    35.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15/2010
    Pajak Penerangan Jalan
    36.
    Pasal 55
    Ayat 4
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15/2010
    Pajak Penerangan Jalan
    37.
    Pasal 57
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 5/2012
    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    38.
    Pasal 6
    Ayat 5
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8/2010
    Pajak Kendaraan Bermotor
    39.
    Pasal 60
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 5/2012
    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    40.
    Pasal 62
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16/2010
    Pajak Parkir
    41.
    Pasal 64
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16/2010
    Pajak Parkir
    42.
    Pasal 65
    Ayat -
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16/2010
    Pajak Parkir
    43.
    Pasal 67
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Batu No. 7/2010
    Pajak Air Tanah
    44.
    Pasal 69
    Ayat 4
    Peraturan Walikota Surakarta No. 3-D/2011
    Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
    45.
    Pasal 70
    Ayat -
    Peraturan Daerah Kota Batu No. 7/2010
    Pajak Air Tanah
    46.
    Pasal 72
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1/2014
    Pajak Sarang Burung Walet
    47.
    Pasal 75
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1/2014
    Pajak Sarang Burung Walet
    48.
    Pasal 77
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.7/2010
    Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    49.
    Pasal 78
    Ayat 5
    Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2/2012
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka
    50.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96/2007
    Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertamanan
    51.
    Pasal 80
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2/2012
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka
    52.
    Pasal 85
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2010
    Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
    53.
    Pasal 87
    Ayat 6
    Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2/2012
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka
    54.
    Pasal 88
    Ayat 2
    Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7/2010
    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
    55.
    Pasal 9
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9/2010
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    56.
    Pasal 92
    Ayat 2
    Peraturan Walikota Denpasar No. 14/2015
    Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
    57.
    Pasal 94
    Ayat 4
    Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 11/2016
    Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota
    58.
    Pasal 95
    Ayat 1
    Peraturan Daerah Kota Malang No. 2/2015
    Perubahan Atas Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
    59.
    Pasal 98
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2016
    Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
    60.
    Pasal 98
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2016
    Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
    61.
    Pasal 99
    Ayat 1
    Peraturan Bupati Blitar No. 7/2014
    Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
    62.
    Pasal 99
    Ayat 2
    Peraturan Bupati Blitar No. 7/2014
    Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI