Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

METADATA
Nomor	20
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	18 June 2009
Tanggal Pengundangan	18 June 2009
Tanggal Pengundangan	2009-06-18
Abstrak	TANDA KEHORMATAN - TANDA JASA - GELAR 2009 UU NO. 20, LN 2009/NO. 94, TLN. NO. 5023, LL SETNEG : 41 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN - Pengaturan tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Jenis Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Tata Cara Pengajuan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Hak dan Kewajiban; Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Negara lain; dan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi WNA. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 Juni 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 44 Pasal. - Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm..
Lampiran

Bidang

Badan Legislasi
Komisi I

Status

Mencabut UU - UU NO. 30/1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Mencabut UU - UU NO. 65/1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (
Mencabut UU - UU NO. 20/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, sebagai undang-undang
Mencabut UU - UU NO. 70/1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang
Mencabut UU Drt. - UU NO. 4 DRT 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan
Mencabut UU Drt. - UU NO. 5 DRT 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia
Mencabut UU Drt. - UU NO. 6 DRT 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera
Mencabut UU - UU NO. 21/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949
Mencabut UU - UU NO. 23/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda
Mencabut UU - UU NO. 14/1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
Mencabut UU - UU NO. 5/1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
Mencabut UU - UU NO. 33 PRPS 1964tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan
Mencabut UU - UU NO. 14/1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena
Mencabut UU - UU NO. 23/1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakçi menjadi UndangUndang
Mencabut UU - UU NO. 24/1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Mencabut UU - UU NO. 13/1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang
Mencabut UU - UU NO. 4/1972tentang Perobahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang
Mencabut UU - UU NO. 10/1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
2.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
3.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2010	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
4.	Pasal 30 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
5.	Pasal 31 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
6.	Pasal 32 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
7.	Pasal 33 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
8.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
9.	Pasal 38 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 35/2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan