Peternakan Dan Kesehatan Hewan


METADATA
Nomor 18
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 04 June 2009
Tanggal Pengundangan 04 June 2009
Tanggal Pengundangan 2009-06-04
Abstrak KESEHATAN HEWAN- PETERNAKAN 2009 UU NO. 18, LN 2009/NO. 84, TLN. NO. 5015, LL SETNEG : 108 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : asas dan tujuan, sumber daya, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009. - Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. - Ketentuan praktik kedokteran hewan dan ketentuan veteriner yang belum cukup diatur dalam UndangUndang ini akan diatur tersendiri dengan undangundang. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; b. Peraturan atau Keputusan Menteri harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan c. Peraturan Pemerintah Daerah harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 15 Bab dan 99 Pasal. - Penjelasan 49 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi IV
Status
  • Mencabut UU - UU No. 6/1967
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1912 No.432
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1916 No.656
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1925 No.163
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1926 No.451
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1926 No.569
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1928 No. 52
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1936 No.614
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1936 No.715
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1937 No.512
  • Mencabut Stbl. - Stbl.1937 No.513
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 59 Ayat (2). Ayat (4), Pasal 68 Ayat (4) Putusan MK. No. 137/PUU-VII/2009, Tanggal 27 Agustus 2010
  • Diubah UU - UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 59 ayat (2); dalam frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, Pasal 59 ayat (4) dalam frasa, ”Atau kaidah internasional”, Pasal 68 ayat (4) dalam kata ”dapat” Bertentangan dengan UUD NRI 1945.
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 58 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 48/2011
    Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
    2.
    Pasal 14
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 48/2011
    Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
    3.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pertanian No. 19/2012
    Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, an Sumber Daya Genetik Hewan
    4.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pertanian No. 35/2011
    Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif
    5.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    6.
    Pasal 26
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 41/2012
    Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan
    7.
    Pasal 33
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 48/2013
    Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan
    8.
    Pasal 38
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. 32/2017
    -
    9.
    Pasal 42
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 44
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 46
    Ayat 7
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 48
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 47/2014
    Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
    13.
    Pasal 49
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    14.
    Pasal 51
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    15.
    Pasal 53
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 09/2018
    Peraturan Menteri Pertanian No. 09/Permentan/Pk.350/3/2018 tentang Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
    16.
    Pasal 54
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 09/2018
    Peraturan Menteri Pertanian No. 09/Permentan/Pk.350/3/2018 tentang Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
    17.
    Pasal 55
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 41/2012
    Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
    18.
    Pasal 58
    Ayat 6
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 59
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 6
    Ayat 5
    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota No. 0/0
    -
    21.
    Pasal 63
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 65
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 95/2012
    Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
    23.
    Pasal 66
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 95/2012
    Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
    24.
    Pasal 68
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    25.
    Pasal 70
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 03/2019
    Permentan No. 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
    26.
    Pasal 75
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 3/2017
    Otoritas Veteriner
    27.
    Pasal 76
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 6/2013
    Tentang Pemberdayaan Peternak
    28.
    Pasal 78
    Ayat 8
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    29.
    Pasal 85
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI