Pertambangan Mineral Dan Batubara


METADATA
Nomor 4
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 12 January 2009
Tanggal Pengundangan 12 January 2009
Tanggal Pengundangan 2009-01-12
Abstrak MINERAL DAN BATUBARA-PERTAMBANGAN 2009 UU NO. 4, LN 2009/NO. 4, TLN. NO. 4959, LL SETNEG : 87 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - Dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang asas dan tujuan;penguasaan mineral dan batubara;kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;wilayah pertambangan;usaha pertambangan;izin usaha pertambangan;persyaratan perizinan usaha pertambangan;izin pertambangan rakyat;izin usaha pertambangan khusus;persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus;data pertambangan;hak dan kewajiban;penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus ;berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus ;usaha jasa pertambangan;pendapatan negara dan daerah;penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat; penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 26 Bab dan 175 Pasal. - Penjelasan 28 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VII
Status
  • Mencabut UU - UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 101
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 78/2010
    Reklamasi dan Pasctamabang
    2.
    Pasal 103
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    3.
    Pasal 109
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    4.
    Pasal 111
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    5.
    Pasal 112
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    6.
    Pasal 116
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    7.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2010
    Wilayah Pertambangan
    8.
    Pasal 127
    Ayat -
    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28/2009
    Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
    9.
    Pasal 144
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2010
    Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
    10.
    Pasal 156
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    11.
    Pasal 19
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2010
    Wilayah Pertambangan
    12.
    Pasal 25
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2010
    Wilayah Pertambangan
    13.
    Pasal 33
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2010
    Wilayah Pertambangan
    14.
    Pasal 34
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    15.
    Pasal 49
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    16.
    Pasal 5
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    17.
    Pasal 63
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    18.
    Pasal 65
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    19.
    Pasal 71
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    20.
    Pasal 76
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    21.
    Pasal 84
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    22.
    Pasal 86
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 23/2010
    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
    23.
    Pasal 89
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2010
    Wilayah Pertambangan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI