JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Ketenaganukliran

METADATA
Nomor	10
Tahun	1997
Tanggal Penetapan	10 April 1997
Tanggal Pengundangan	10 April 1997
Tanggal Pengundangan	1997-04-10
Abstrak	KETENAGANUKLIRAN 1997 UU NO. 10, LN 1997 / NO. 23, TLN. NO. 3676, LL SETKAB : 34 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANUKLIRAN - Ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaataannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kelembagaan; Penelitian dan Pengembangan; Pengusahaan; Pengawasan; Pengelolaan Limbah Radioaktif; Pengelolaan Limbah Radioaktif; dan Ketentuan Pidana. Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 April 1997. - Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tenaga atom tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 48 Pasal. - Penjelasan 17 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Mencabut UU - No. 31/1964

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 58/2015	Keselamatan Radiasi dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
2.	Pasal 17 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 29/2008	Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
3.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 2/2014	Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
4.	Pasal 18 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 134/2000	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 16/2014	Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu Yang Bekerja di Instalasi Yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion
6.	Pasal 20 Ayat 1	Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1/2017	Pelaksanaan Inspeksi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
7.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 61/2013	Pengelolaan Limbah Radioaktif
8.	Pasal 3 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 78/2021	Badan Riset dan Inovasi Nasional
9.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 74/2012	Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
10.	Pasal 34 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 46/2009	tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
11.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 74/2012	Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
12.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Presiden No. 83/2014	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data