JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

METADATA
Nomor	2
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	12 January 2009
Tanggal Pengundangan	12 January 2009
Tanggal Pengundangan	2009-01-12
Abstrak	EKSPOR INDONESIA-LEMBAGA PEMBIAYAAN 2009 UU NO. 2, LN 2009/NO. 2, TLN. NO. 4957, LL SETNEG : 42 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA - Untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pembiayaan Ekspor Nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Organisasi, Pembinaan dan Pengawasan, Bantuan Hukum, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2009. - Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk pada Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. - LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank. - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 49 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 17 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021	Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.08/2015	Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
3.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 73/2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia
4.	Pasal 20 Ayat 3	Keputusan Menteri No. 0/0	-
5.	Pasal 21 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015	Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
6.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/2011	Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
7.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009	Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
8.	Pasal 25 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009	Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9.	Pasal 31 Ayat 3	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0/0	-
10.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.06/2010	Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
11.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.06/2016	Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
12.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 43/2019	Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
13.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.06/2020	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
14.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021	Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data