Penerbangan


METADATA
Nomor 1
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 12 January 2009
Tanggal Pengundangan 12 January 2009
Tanggal Pengundangan 2009-01-12
Abstrak PENERBANGAN 2009 UU NO. 1, LN 2009/NO. 1, TLN. NO. 4956, LL SETNEG : 244 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN - Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2009. - Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Peraturan Menteri pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 24 Bab dan 466 Pasal. - Penjelasan 99 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 100
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    2.
    Pasal 100
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015
    Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
    3.
    Pasal 103
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 66/2015
    Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
    4.
    Pasal 107
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 79/2017
    Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo
    5.
    Pasal 11
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25/2009
    Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan
    6.
    Pasal 114
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 41/2015
    Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
    7.
    Pasal 117
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 41/2015
    Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
    8.
    Pasal 118
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 18/2015
    Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
    9.
    Pasal 12
    Ayat (2)
    Peraturan Presiden No. 49/2015
    Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
    10.
    Pasal 120
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 125
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 88/2013
    Jaringan dan Rute Penerbangan
    12.
    Pasal 125
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 88/2013
    Jaringan dan Rute Penerbangan
    13.
    Pasal 126
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 2/2014
    Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
    14.
    Pasal 13
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulation Part 27) tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft)
    15.
    Pasal 130
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2018
    Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis
    16.
    Pasal 133
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 90/2018
    Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara
    17.
    Pasal 135
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015
    Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
    18.
    Pasal 137
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78/2017
    Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
    19.
    Pasal 139
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 139
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78/2017
    Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
    21.
    Pasal 149
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    22.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulation Part 27) tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft)
    23.
    Pasal 165
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    24.
    Pasal 168
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    25.
    Pasal 170
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    26.
    Pasal 172
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    27.
    Pasal 179
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    28.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts)
    29.
    Pasal 180
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    30.
    Pasal 184
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    31.
    Pasal 186
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    32.
    Pasal 191
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/2011
    Angkutan Multimoda
    33.
    Pasal 20
    Ayat -
    Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 98/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts)
    34.
    Pasal 200
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2019
    Tatanan Kebandarudaraan Nasional
    35.
    Pasal 213
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20/2014
    Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara
    36.
    Pasal 216
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/2012
    Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
    37.
    Pasal 216
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/2012
    Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
    38.
    Pasal 218
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 0/0
    -
    39.
    Pasal 221
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 0/0
    -
    40.
    Pasal 225
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14/2019
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
    41.
    Pasal 226
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 61/2015
    Fasilitasi (FAL) Udara
    42.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122/2018
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
    43.
    Pasal 231
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41/2011
    Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
    44.
    Pasal 235
    Ayat (1), (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 193/2015
    Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
    45.
    Pasal 238
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56/2015
    Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
    46.
    Pasal 239
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015
    Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
    47.
    Pasal 242
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56/2015
    Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara
    48.
    Pasal 244
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36/2014
    Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
    49.
    Pasal 246
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36/2014
    Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
    50.
    Pasal 246
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 70/2001
    Kebandarudaraan
    51.
    Pasal 252
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2019
    Tatanan Kebandarudaraan Nasional
    52.
    Pasal 255
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
    53.
    Pasal 256
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2019
    Tatanan Kebandarudaraan Nasional
    54.
    Pasal 26
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 155/2016
    Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga
    55.
    Pasal 260
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 40/2012
    Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
    56.
    Pasal 261
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 55/2016
    Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
    57.
    Pasal 268
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 55/2016
    Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
    58.
    Pasal 274
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60/2016
    Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
    59.
    Pasal 277
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33/2014
    Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan.
    60.
    Pasal 277
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17/2014
    Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
    61.
    Pasal 28
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 155/2016
    Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga
    62.
    Pasal 280
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 65/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)
    63.
    Pasal 283
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59/2016
    Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Aircraft Aeronautical Station License)
    64.
    Pasal 286
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111/2018
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safetyregulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)
    65.
    Pasal 290
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52/2010
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
    66.
    Pasal 290
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 95/2018
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Ctvil Aviation Safety Regulations P Art 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
    67.
    Pasal 291
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 115/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) tentang Pencarian dan pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search And Rescue)
    68.
    Pasal 295
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14/2019
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
    69.
    Pasal 30
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52/2018
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)
    70.
    Pasal 301
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73/2016
    Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan
    71.
    Pasal 304
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 10/2009
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Peyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)
    72.
    Pasal 308
    Ayat (1), (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93/2016
    Program Keselamatan Penerbangan Nasional
    73.
    Pasal 308
    Ayat (1), (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 131/2015
    Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan
    74.
    Pasal 309
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
    75.
    Pasal 311
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 8/2010
    Program Keselamatan Penerbangan Nasional
    76.
    Pasal 312
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 92/2015
    Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
    77.
    Pasal 317
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
    78.
    Pasal 322
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
    79.
    Pasal 33
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 122/2018
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
    80.
    Pasal 330
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127/2015
    Program Keamanan Penerbangan Nasional
    81.
    Pasal 333
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 92/2015
    Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
    82.
    Pasal 339
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 94/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
    83.
    Pasal 343
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127/2015
    Program Keamanan Penerbangan Nasional
    84.
    Pasal 347
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140/2015
    Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional
    85.
    Pasal 351
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127/2015
    Program Keamanan Penerbangan Nasional
    86.
    Pasal 369
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 62/2013
    Investigasi Kecelakaan Transportasi
    87.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 28/2009
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulation Part 34 Amandemen 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara Yang Digerakkan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhaust Emission Requirement For Turbine Engine Powered Airplanes)
    88.
    Pasal 37
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50/2014
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive)
    89.
    Pasal 374
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    90.
    Pasal 379
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111/2018
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safetyregulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)
    91.
    Pasal 380
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78/2017
    Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
    92.
    Pasal 381
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28/2013
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)
    93.
    Pasal 387
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 58/2010
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
    94.
    Pasal 392
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14/2019
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
    95.
    Pasal 395
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28/2013
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)
    96.
    Pasal 398
    Ayat -
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    97.
    Pasal 40
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) Tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts)
    98.
    Pasal 45
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28/2013
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)
    99.
    Pasal 47
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
    100.
    Pasal 51
    Ayat -
    Peraturan Menteri No. PM 75/2017
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
    101.
    Pasal 57
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14/2019
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
    102.
    Pasal 61
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58/2010
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bag Ian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
    103.
    Pasal 62
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    104.
    Pasal 62
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011
    Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
    105.
    Pasal 63
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 94/2015
    Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
    106.
    Pasal 66
    Ayat -
    Peraturan Menteri No. 122/2018
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
    107.
    Pasal 70
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78/2017
    Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
    108.
    Pasal 9
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/2018
    Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
    109.
    Pasal 94
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 11/2015
    Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
    110.
    Pasal 95
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 11/2015
    Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
    111.
    Pasal 96
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI