Cukai


METADATA
Nomor 11
Tahun 1995
Tanggal Penetapan 30 December 1995
Tanggal Pengundangan 30 December 1995
Tanggal Pengundangan 1995-12-30
Abstrak CUKAI 1995 UU NO. 11, LN 1995 / NO. 76, TLN. NO. 3613, LL SETKAB : 28 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG CUKAI - Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional. Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini, terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tentang cukai yang berorientasi pada pembangunan nasional serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengawasan fisik dan administratif terhadap Barang Kena Cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum; saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor; pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai. Dalam Undang-undang ini diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang selama ini berlaku, antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan 30 Desember 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. - Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua izin yang telah ada dan ditentukan batas waktunya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan bagi izin yang tidak ditentukan masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku selama satu tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. - Terhadap urusan cukai yang pada saat berlakunya Undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang meringankan setiap orang. - Undang-undang ini terdiri dari 16 Bab dan 72 Pasal. - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mencabut Stbl. - 1886 No. 249
  • Mencabut Stbl. - 1908 No. 361
  • Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 2 Prp/1965
  • Mencabut Stbl. - 1989 No. 90
  • Mencabut Stbl. - 1989 No. 92
  • Mencabut Stbl. - 1923 No. 344
  • Mencabut Stbl. - 1931 No. 488
  • Mencabut Stbl. - 1931 No. 489
  • Mencabut Stbl. - 1932 No. 517
  • Mencabut Stbl. - 1933 No. 351
  • Diubah UU - No. 39/2007
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 244/KMK. 05/1996
    Tata Cara Penagihan Cukai dan Denda Administrasi
    2.
    Pasal 12
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.05/1996
    Pengembalian Cukai
    3.
    Pasal 14
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 72/2008
    NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
    4.
    Pasal 14
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 25/1996
    IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
    5.
    Pasal 14
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 25/1996
    PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
    6.
    Pasal 15
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.04/2009
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
    7.
    Pasal 16
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Keuangan No. 245/KMK.05/1996
    Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
    8.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 246/KMK.05/1996
    Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
    9.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Keuangan No. 246/KMK.05/1996
    Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
    10.
    Pasal 20
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.05/1996
    Pencacahan Etil Alkohol dan Minuman Etil Alkohol
    11.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.05/1996
    Pencacahan Etil Alkohol dan Minuman Etil Alkohol
    12.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05/1996
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai
    13.
    Pasal 25
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05/2996
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai
    14.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05/1996
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai
    15.
    Pasal 27
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05/996
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai
    16.
    Pasal 29
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05/1996
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai
    17.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 49/2009
    TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
    18.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 56/1996
    Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
    19.
    Pasal 33
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 23/1996
    Penindakan di Bidang Cukai
    20.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    21.
    Pasal 5
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.04//2006
    a. Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol b. Permenkeu No.89/PMK. 04/2006 tentangPenetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol c. Permenkeu No.118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.43/PMK. 04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
    22.
    Pasal 6
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.04//2006
    Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.43/PMK. 04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
    23.
    Pasal 62
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 322/KMK.05/1996
    Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
    24.
    Pasal 66
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 322/KMK.05/1996
    Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
    25.
    Pasal 68
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 26/2009
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
    26.
    Pasal 68
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 24/1996
    Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
    27.
    Pasal 7
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK. 04/2007
    Perubahan Kedua Atas Kepmenkeu No.240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai
    28.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Keuangan No. 242/KMK.05/1996
    Tidak Dipungut Cukai
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI