Kepabeanan

METADATA
Nomor	10
Tahun	1995
Tanggal Penetapan	30 December 1995
Tanggal Pengundangan	30 December 1995
Tanggal Pengundangan	1995-12-30
Abstrak	KEPABEAN 1995 UU NO. 10, LN 1995 / NO. 75, TLN. NO. 3612, LL SETKAB : 135 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEAN - Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan. Peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama; pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional; netralitas dalam pemungutan Bea Masuk; kelayakan administrasi; kepentingan penerimaan negara; penerapan pengawasan dan sanksi; ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; praktek kepabeanan internasional. Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. - Semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaian tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undang Kepabeanan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997. - Semua barang yang disimpan di dalam Tempat Penimbunan Pabean, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 118 Pasal beserta penjelasannya. - Penjelasan 59 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - Indisshe Tarief Wet Staatsblad Tahun 1873 No. 35
Mencabut Stbl. - Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 No. 240
Mencabut Stbl. - Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1910 No. 628
Diubah UU - No. 17/2006

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008	Pemberitahuan Pabean
2.	Pasal 101 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
3.	Pasal 11 Ayat 6	Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.05/1996	Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor
4.	Pasal 114 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/2008	Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
5.	Pasal 115A Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 10/2012	PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
6.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017	Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
7.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.04/2007	Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman
8.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air
9.	Pasal 15 Ayat 7	Keputusan Menteri Keuangan No. 690/KMK.05/1996	Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk
10.	Pasal 16 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/2008	Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
11.	Pasal 20 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 34/1996	Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan
12.	Pasal 23 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 34/1996	Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan
13.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 16/2007	Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
14.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010	Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman
15.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri DalamRangkaPenanaman Modal
16.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.04/2005	Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
17.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.04/2014	Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean
18.	Pasal 29 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.04/2019	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean
19.	Pasal 3 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/2015	Perubahan Permenkeu No. 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Dibidang Impor
20.	Pasal 36 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008	Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang TertentuNegara Atas
21.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2008	Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
22.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 487/KMK.05/1996	Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor
23.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010	Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
24.	Pasal 43 Ayat 4	Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK.05/1996	Penunjukan TempatPenimbunanSementara
25.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 32/2009	Tempat Penimbunan Berikat
26.	Pasal 46 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 32/2009	Tempat Penimbunan Berikat
27.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.04/2007	Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara
28.	Pasal 5 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04/2015	Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara
29.	Pasal 51 Ayat 0	Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.04/2007	Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Kepabeanan
30.	Pasal 53 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.04/2007	Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
31.	Pasal 64 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 20/2017	Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
32.	Pasal 64 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 20/2017	Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
33.	Pasal 65 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	0
34.	Pasal 7 Ayat 9	Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2006	Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
35.	Pasal 73 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.04/2006	Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 TentangPenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
36.	Pasal 74 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 56/1996	Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cuka
37.	Pasal 75 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 56/1996	Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
38.	Pasal 77 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 21/1996	Penindakan Di BidangKepabeanan
39.	Pasal 79 Ayat 2	Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. P - 26/BC/2010	Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan TandaPengaman Bea Dan Cukai Dan Tata Cara Penyegelan
40.	Pasal 8 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/2015	Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
41.	Pasal 86 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.04/2007	Audit Kepabeanan
42.	Pasal 9 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04/2011	Impor Sementara

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kepabeanan