JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pasar Modal

METADATA
Nomor	8
Tahun	1995
Tanggal Penetapan	10 November 1995
Tanggal Pengundangan	10 November 1995
Tanggal Pengundangan	1995-11-10
Abstrak	MODAL - PASAR 1995 UU NO. 8, LN 1995 / NO. 64, TLN. NO. 3608, LL SETKAB : 131 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL - Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat; sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien; Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. - Semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini; - Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 116 Pasal beserta penjelasannya. - Penjelasan 69 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - No. 15/1952

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 100 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 46/1995	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
2.	Pasal 102 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
3.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
4.	Pasal 18 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
5.	Pasal 30 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
6.	Pasal 32 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
7.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
8.	Pasal 43 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004
9.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
10.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
11.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
12.	Pasal 64 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 45/1995	Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data