JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

METADATA
Nomor	9
Tahun	1994
Tanggal Penetapan	09 November 1994
Tanggal Pengundangan	09 November 1994
Tanggal Pengundangan	1994-11-09
Abstrak	TATA CARA PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM - PERUBAHAN 1994 UU NO. 9, LN 1994 / NO. 59, TLN. NO. 3566, LL SETKAB : 75 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang-perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuaidengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan,diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dãn Tata Cara Perpajakan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk Pajak Penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1994, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. - Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun 1994 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelum dilakukan perubahan berdasarkan undang-undang ini. - Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Undang-undang ini terdiri dari 4 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 38 perubahan pasal. - Penjelasan 44 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi XI

Status

Mengubah UU - No. 6/1983
Diubah UU - No. 16/2000
Diubah UU - No. 28/2007
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 5/2008

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2015	Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
2.	Pasal 18 Ayat 2	Keputusan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
3.	Pasal 2 Ayat 5	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013	Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
4.	Pasal 27 Ayat 6	UU No. 14/2002	Pengadilan Pajak
5.	Pasal 28 Ayat 9	Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
6.	Pasal 28 Ayat 12	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 4/PJ/2009	Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
7.	Pasal 3 Ayat 8	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
8.	Pasal 3 Ayat 1	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 9/2009	Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
9.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 9/2009	Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
10.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013	Tata Cara Pemeriksaan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data