Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

METADATA
Nomor	10
Tahun	1998
Tanggal Penetapan	10 November 1998
Tanggal Pengundangan	10 November 1998
Tanggal Pengundangan	1998-11-10
Abstrak	PERBANKAN - PERUBAHAN 1998 UU NO. 10, LN 1998 / NO. 182, TLN. NO. 3790, LL SETKAB : 63 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN - Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen; memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah; Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 November 1998. - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 43 perubahan pasal. - Penjelasan 31 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mengubah UU - UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Dicabut Sebagian UU - Pasal 37A UU No. 10 Tahun 1998 dicabut oleh UU No. 9 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/1999	PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
2.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
3.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
4.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 83/1999	Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.
5.	Pasal 12A Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
6.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021	Bank Umum.
8.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020	Bank Perkreditan Rakyat.
9.	Pasal 18 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021	Bank Umum.
10.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020	Bank Perkreditan Rakyat
11.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 24/1999	Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
12.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
13.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 12/POJK.03/2021	Bank Umum
14.	Pasal 26 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/1999	PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
15.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/1999	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
16.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Bank Indonesia No. 0/0	0
17.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
18.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
19.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016	Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2016.
20.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
21.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK/03/2019	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
22.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2019	Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
23.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
24.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
25.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017	Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kredit atau Pembiayaan bagi Bank Umum.
27.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
28.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2017	Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
29.	Pasal 30 Ayat 1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2017	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
30.	Pasal 33 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2017	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
31.	Pasal 34 Ayat 1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 63/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
32.	Pasal 34 Ayat 1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2019	Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
33.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 63/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
34.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2019	Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
35.	Pasal 37A Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 47/2001	PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
36.	Pasal 37B Ayat 4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3/2008	Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
37.	Pasal 39 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
38.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/19/PBI/2000	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
39.	Pasal 52 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.02/2020	Perubahan Ketiga Atas POJK No. 4/POJK.04/2014
40.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2016	Bank Perkreditan Rakyat.
41.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
42.	Pasal 7 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/PBI/2013	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
43.	Pasal 8 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

No	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
1.	Pasal 40 Ayat 1 Angka/Huruf - Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.	Tidak	64/PUU-X/2012 25-06-2012 [ VIEW ]

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 10/1998	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan tata perbankan di Indonesia. Telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Perbankan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perbankan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014 2. Pasal 40 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-X/2012	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan