JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Keolahragaan Nasional

METADATA
Nomor	3
Tahun	2005
Tanggal Penetapan	23 September 2005
Tanggal Pengundangan	23 September 2005
Tanggal Pengundangan	2005-09-23
Abstrak	KEOLAHRAGAAN NASIONAL - SISTEM 2005 UU NO. 3, LN. 2006/NO. 89, TLN. NO. 4535, LL SETNEG : 64 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL - Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap. Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 September 2005. - Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 24 Bab dan 92 Pasal. - Penjelasan 22 hlm.
Lampiran	2005uu03.pdf

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi X

Status

bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 menyatakan Frasa
Dicabut UU - UU No. 11 Tahun 2022

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 16 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
3.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
4.	Pasal 52 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 17/2007	tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
5.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
6.	Pasal 67 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 12/2014	tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
7.	Pasal 68 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
8.	Pasal 72 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/2007	tentang Pendanaan Keolahragaan
9.	Pasal 74 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
10.	Pasal 84 Ayat -	Peraturan Presiden No. 112/2020	Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia
11.	Pasal 86 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 44/2014	tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
12.	Pasal 87 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 16/2007	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data