JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut Stbl. - No. 221 / 1927
Mencabut UU - No. 5/1967
Dicabut UU - UU No.18/2013

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 44/2004	Hutan Kota
2.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 44/2004	tentang Perencanaan Kehutanan
3.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Menteri Kehutanan No. 6/2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 104/2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
5.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 44/2004	Perencanaan Hutan
6.	Pasal 22 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 6/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
7.	Pasal 31 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
8.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Menteri Kehutanan No. No:P.55/Menhut-II//2014	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
9.	Pasal 35 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 35/2002	Dana Reboisasi
10.	Pasal 39 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 6/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
11.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 26/2020	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
12.	Pasal 44 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/2008	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
13.	Pasal 45 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 76/2008	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
14.	Pasal 48 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 45/2004	Perlindungan Hutan
15.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 12/2010	Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
16.	Pasal 65 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
17.	Pasal 66 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 6/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
18.	Pasal 67 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
19.	Pasal 70 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
20.	Pasal 79 Ayat 3	Peraturan Menteri Kehutanan No. 0/0	-
21.	Pasal 80 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 6/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
22.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 63/2002	Hutan Kota

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI