Telekomunikasi


METADATA
Nomor 36
Tahun 1999
Tanggal Penetapan 08 September 1999
Tanggal Pengundangan 08 September 1999
Tanggal Pengundangan 1999-09-08
Abstrak TELEKOMUNIKASI 1999 UU NO. 36, LN 1999 / NO. 154, TLN. NO.3881, LL SETKAB : 40 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI - Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomukasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Pembinaan; Penyelenggaraan; Penyidikan; Sanksi Administrasi; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 8 September 1999, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. - Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 9 Bab dan 64 Pasal - Penjelasan 19 hlm
Lampiran
Bidang
  • Komisi I
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Status
  • Mencabut UU - 3/1989 tentang Telekomunikasi
  • Diubah UU - 11/2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa ketentuan yang diubah, dihapus, dan disisipkan oleh Pasal 71 UU 11/2020.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    2.
    Pasal 15
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    3.
    Pasal 16
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    4.
    Pasal 18
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    5.
    Pasal 23
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    6.
    Pasal 25
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    7.
    Pasal 26
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    8.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    9.
    Pasal 28
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    10.
    Pasal 30
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    11.
    Pasal 31
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    12.
    Pasal 32
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    13.
    Pasal 33
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 53/2000
    Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    14.
    Pasal 34
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 53/2000
    Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    15.
    Pasal 35
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 53/2000
    Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    16.
    Pasal 36
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 53/2000
    Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    17.
    Pasal 39
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    18.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003
    Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
    19.
    Pasal 42
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    20.
    Pasal 5
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    21.
    Pasal 8
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
    22.
    Pasal 9
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 52/2000
    Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI