JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
METADATA
Nomor
30
Tahun
1999
Tanggal Penetapan
12 August 1999
Tanggal Pengundangan
12 August 1999
Tanggal Pengundangan
1999-08-12
Abstrak
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - ARBITRASE
1999
UU NO. 30, LN 1999 / NO. 138, TLN. NO. 3872, LL SETKAB : 35 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa; ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa; tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli; syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase; pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan; pembatalan putusan arbitrase; berakhirnya tugas arbiter; biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter; dan ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999.
- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.
- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.
- Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 82 Pasal
- Penjelasan 15 hlm.
Lampiran
Bidang
Komisi III
Status
Mencabut Stbl. - Tahun 1847 No. 52 Tahun 1941 No. 44, dan Tahun 1927 No. 227
bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Penjelasan Pasal 70 Berdasarkan Putusan MK No. 15/PUU-XI/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
