JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

METADATA Undang-Undang
Nomor	26
Tahun	1999
Tanggal Penetapan	19 May 1999
Tanggal Pengundangan	19 May 1999
Tanggal Pengundangan	1999-05-19
Abstrak	PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI - PENCABUTAN 1999 UU NO. 26, LN 1999 / NO. 73, TLN. NO. 3849, LL SETKAB : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/ TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI - Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam maysarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 April 1999 - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data