Bank Indonesia

METADATA
Nomor	23
Tahun	1999
Tanggal Penetapan	17 May 1999
Tanggal Pengundangan	17 May 1999
Tanggal Pengundangan	1999-05-17
Abstrak	INDONESIA - BANK 1999 UU NO. 23, LN 1999 / NO. 66, TLN. NO. 3843, LL SETKAB : 55 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA - Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Status, Tempat Kedudukan, dan Modal; Tujuan dan Tugas; Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter; Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran; Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank; Dewan Gubernur; Hubungan dengan Pemerintah; Hubungan Internasional; Akuntabilitas dan Anggaran; serta Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999. - Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 13 Bab dan 79 Pasal - Penjelasan 35 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
Diubah UU - UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Diubah UU - UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Dicabut Sebagian UU - Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dicabut sebagian oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Dicabut UU - UU No. 9/2016
Dicabut Sebagian UU - Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) dicabut oleh UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 3	Peraturan Bank Indonesia No. 22/14/PBI/2020	Operasi Moneter
2.	Pasal 11 Ayat 3	Peraturan Bank Indonesia No. 17/18/PBI/2015	Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
3.	Pasal 14 Ayat 5	Peraturan Bank Indonesia No. 1/4/PBI/1999	Penyelenggaraan Survei Oleh Bank Indonesia
4.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 18/9/PBI/2016	Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
5.	Pasal 17 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015	Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
6.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016	PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
7.	Pasal 2 Ayat 5	Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015	Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.	Pasal 23 Ayat 5	Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019	Pengelolaan Uang Rupiah
9.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 13/2 /PBI/2011	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
10.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 4/8/PBI/2002	Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
11.	Pasal 30 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI/2000	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
12.	Pasal 34 Ayat 1	UU No. 21/2011	OTORITAS JASA KEUANGAN
13.	Pasal 38 Ayat 2	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 9/2/PDG/2007	Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia
14.	Pasal 43 Ayat 6	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 0/0	0
15.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 0/0	0
16.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/PDG/2007	Sistim Penggajian dan Insentif Anggota Dewan Gubernur BI
17.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 7/27/PDG/2005	Kewajiban Penambahan Modal Bank Indonesia
18.	Pasal 71 Ayat 3	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 8/17/PDG/2005	Kewajiban Menjaga Informasi Rahasia
19.	Pasal 72 Ayat 3	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 3/9/PDG/2001	Peraturan Disiplin Pegawai BI

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Bank Indonesia