JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengesahan The Ilo Convention Nomor 111 Concerning Discrimination On Respect Of Employment And Ocupation Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasidalam Hal Pekerjaan Dan Jabatan)

METADATA Undang-Undang
Nomor	21
Tahun	1999
Tanggal Penetapan	07 May 1999
Tanggal Pengundangan	07 May 1999
Tanggal Pengundangan	1999-05-07
Abstrak	DISKRIMINASI DALAM HAL PEKERJAAN DAN JABATAN- KONVENSI ILO - PENGESAHAN 1999 UU NO. 21, LN 1999 / NO. 57, TLN. NO. 3836, LL SETKAB : 10 HLM UNDANG-UNDANG PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NOMOR 111 CONCERNING DISCRIMINATION ON RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCUPATION KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM HAL PEKERJAAN DAN JABATAN) - Konferensi Ketenagakerjaan Internasional dalam sidangnya yang keempat puluh dua tanggal 25 Juni 1958, telah menyetujui ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar pekerja dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) dengan Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999. - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal - Penjelasan 7 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data