JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Jasa Konstruksi

METADATA
Nomor	18
Tahun	1999
Tanggal Penetapan	07 May 1999
Tanggal Pengundangan	07 May 1999
Tanggal Pengundangan	1999-05-07
Abstrak	KONSTRUKSI - JASA 1999 UU NO. 18, LN 1999 / NO. 54, TLN. NO. 3833, LL SETKAB : 38 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI - Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Usaha Jasa Konstruksi; Pengikatan Pekerjaan Konstruksi; Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; Kegagalan Bangunan; Peran Masyarakat; Pembinaan; Penyelesaian Sengketa; dan Sanksi. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan. - Pada saat berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Dicabut UU - UU NO. 2/2017

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 22/2020	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 29/2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3.	Pasal 22 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 29/2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4.	Pasal 23 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 29/2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksisebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
6.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2000	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
7.	Pasal 35 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 30/2000	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
8.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9.	Pasal 7 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 22/2020	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data