Sistem Jaminan Sosial Nasional

METADATA
Nomor	40
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	19 October 2004
Tanggal Pengundangan	19 October 2004
Tanggal Pengundangan	2004-10-19
Abstrak	SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2004 UU NO. 40, LN 2004 / NO. 150, TLN. NO. 4456, LL SETKAB : 45 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL - Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Oktober 2004. - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 53 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.007/PUU-III/2005, Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.70/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) UU No.40 tahun 2004 Tentang SJSN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat -	Peraturan Presiden No. 46/2014	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
2.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 46/2014	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
3.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 109/2013	Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
4.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/2015	perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5.	Pasal 17 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 76/2015	perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
6.	Pasal 21 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
7.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
8.	Pasal 23 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
9.	Pasal 26 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
10.	Pasal 27 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
11.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 28/2016	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
12.	Pasal 33 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 82/2019	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
13.	Pasal 34 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 82/2019	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
14.	Pasal 37 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 60/2015	Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
15.	Pasal 38 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 60/2015	Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
16.	Pasal 41 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 45/2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
17.	Pasal 42 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
18.	Pasal 45 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 82/2019	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
19.	Pasal 46 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 82/2019	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
20.	Pasal 47 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 55/2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
21.	Pasal 50 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 55/2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Jaminan Sosial Nasional