JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlindungan Konsumen

METADATA
Nomor	8
Tahun	1999
Tanggal Penetapan	20 April 1999
Tanggal Pengundangan	20 April 1999
Tanggal Pengundangan	1999-04-20
Abstrak	KONSUMEN - PERLINDUNGAN 1999 UU NO. 8, LN 1999/NO. 42, TLN. NO. 3821, LL SETKAB : 54 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai; berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha; Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; dan Sanksi. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. - Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal beserta penjelasannya - Penjelasan 19 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 58/2001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
2.	Pasal 30 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 58/2001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
3.	Pasal 43 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 4/2019	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
4.	Pasal 44 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 59/2001	Lembaga Perlidungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
5.	Pasal 46 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 53 Ayat -	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/2001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
7.	Pasal 54 Ayat 4	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/2001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
8.	Pasal 60 Ayat 3	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/2001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data