Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri


METADATA
Nomor 39
Tahun 2004
Tanggal Penetapan 18 October 2004
Tanggal Pengundangan 18 October 2004
Tanggal Pengundangan 2004-10-18
Abstrak DI LUAR NEGERI- TENAGA KERJA INDONESIA - PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 2004 UU NO. 39, LN 2004 / NO. 133, TLN. NO. 4445, LL SETKAB : 56 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI - Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Pemerintah; Hak dan Kewajiban TKI; Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri; Tata Cara Penempatan; Perlindungan TKI; Penyelesaian Perselislhan; Pembinaan; Pengawasan; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 18 Oktober 2004. - Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 109 Pasal. - Penjelasan 18 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - 019-020/PUU-III/2005 tgl 28-03-2006
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.019-020/PUU-III/2005, Pasal 35 huruf d tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 50/PUU-XI/2013, Pasal 59 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut UU - Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 100
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 17/2012
    Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    2.
    Pasal 106
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    3.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 4/2013
    Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah
    4.
    Pasal 13
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 0/0
    Belum ditetapkan
    5.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    Belum ditetapkan
    6.
    Pasal 15
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. PER-38/MEN/XII/2006
    Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
    7.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. PER-33/MEN/XI/2006
    Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan
    8.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. PER-38/MEN/XII/2006
    Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
    9.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. PER.09/MEN/V/2009
    Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
    10.
    Pasal 25
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 5/2013
    Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan
    11.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    12.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    13.
    Pasal 28
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    14.
    Pasal 32
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    15.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    16.
    Pasal 40
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    17.
    Pasal 47
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    18.
    Pasal 49
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    19.
    Pasal 56
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    20.
    Pasal 58
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    21.
    Pasal 63
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    22.
    Pasal 68
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. PER. 22/MEN/XII/2008
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    23.
    Pasal 69
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    24.
    Pasal 70
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    25.
    Pasal 75
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    26.
    Pasal 76
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    27.
    Pasal 77
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 3/2013
    Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    28.
    Pasal 78
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 12/2011
    atase ketenagakerjaan dan staf teknis Ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia di Luar Negeri
    29.
    Pasal 80
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    30.
    Pasal 81
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    31.
    Pasal 84
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 3/2013
    Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    32.
    Pasal 92
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 4/2015
    Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    33.
    Pasal 93
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 22/2014
    Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
    34.
    Pasal 97
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 81/2006
    Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI