JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kekuasaan Kehakiman

METADATA
Nomor	4
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	15 January 2004
Tanggal Pengundangan	15 January 2004
Tanggal Pengundangan	2004-01-15
Abstrak	KEHAKIMAN - KEKUASAAN 2004 UU NO. 4, LN 2004 / NO. 8, TLN. NO. 4358, LL SETKAB : 21 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN - Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004. - Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal. - Penjelasan 9 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Mencabut UU - UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006
Dicabut UU - UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 13/2005	Sekretariat Mahkamah Agung
2.	Pasal 13 Ayat 3	Keputusan Presiden No. 21/2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
3.	Pasal 14 Ayat 1	UU No. 5/2004	Mahkamah Agung
4.	Pasal 14 Ayat 2	UU No. 24/2003	Mahkamah Konstitusi
5.	Pasal 15 Ayat 1	UU No. 24/2003	Mahkamah Konstitusi
6.	Pasal 19 Ayat 6	Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2000	Penyempurnaan PERMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
7.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
8.	Pasal 31 Ayat -	UU No. 48/2009	Kekuasaan Kehakiman
9.	Pasal 34 Ayat 3	UU No. 22/2004	Komisi Yudisial
10.	Pasal 34 Ayat 1	UU No. 22/2004	Komisi Yudisial
11.	Pasal 34 Ayat 2	UU No. 22/2004	Komisi Yudisial
12.	Pasal 35 Ayat -	UU No. 49/2009	Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
13.	Pasal 40 Ayat -	UU No. 16/2011	Bantuan Hukum
14.	Pasal 41 Ayat -	UU No. 2/2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
15.	Pasal 41 Ayat -	UU No. 16/2004	Kejaksaan Republik Indonesia
16.	Pasal 42 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 21/2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
17.	Pasal 9 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 92/2015	Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data