JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

METADATA
Nomor	36
Tahun	2000
Tanggal Penetapan	21 December 2000
Tanggal Pengundangan	21 December 2000
Tanggal Pengundangan	2000-12-21
Abstrak	MENJADI UNDANG-UNDANG - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS - PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 - PENETAPAN 2000 UU NO. 36, LN 2000 / NO. 251, TLN. NO. 4053, LL SETKAB : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG - Dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan. Untuk segera mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintahan Daerah; dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 21 Desember 2000; - Undang-undang ini terdiri atas 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 1/2000
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 1 Tahun 2007
Dicabut UU - No. 39 Tahun 2009

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 2/2009	Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 5/2011	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 62/2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
4.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 46/2007	Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
5.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 65/2014	Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data