JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Desain Industri

METADATA
Nomor	31
Tahun	2000
Tanggal Penetapan	20 December 2000
Tanggal Pengundangan	20 December 2000
Tanggal Pengundangan	2000-12-20
Abstrak	INDUSTRI - DESAIN 2000 UU NO. 31, LN 2000 / NO. 243, TLN. NO. 4045, LL SETKAB : 35 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI - Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak kekayaan Intelektual. Hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Lingkup Desain Industri; Permohonan Pendaftaran Desain Industri; Pemeriksaan Desain Industri; Pengalihan Hak Dan Lisensi; Pembahasan Pendaftaran Desain Industri; Biaya; Penyelesain Sengketa; Penetapan Sementara Pengadilan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. - Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam wkatu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini. - Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab dan 57 Pasal - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi III

Status

Mencabut UU - No. 5/1984 (Ketentuan Pasal 17)

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 1/2005	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/2005	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
3.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Presiden No. 84/2006	Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaaan Intelektual
4.	Pasal 15 Ayat -	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
5.	Pasal 30 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 36 Ayat 3	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
7.	Pasal 45 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 50/2001	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
8.	Pasal 45 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
9.	Pasal 45 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 1/2005	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data