Perlindungan Varietas Tanaman


METADATA
Nomor 29
Tahun 2000
Tanggal Penetapan 20 December 2000
Tanggal Pengundangan 20 December 2000
Tanggal Pengundangan 2000-12-20
Abstrak VARIETAS TANAMAN - PERLINDUNGAN 2000 UU NO. 29, LN 2000 / NO. 241, TLN. NO. 4043, LL SETKAB : 56 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN - Untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai. Sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman; Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Pemeriksaan; Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman; Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Biaya; Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman; Hak Menuntut; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000; - Undang-undang ini terdiri atas 12 Bab dan 76 Pasal beserta penjelasan. - Penjelasan 27 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi IV
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2004
    Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah
    2.
    Pasal 11
    Ayat 1
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/2004
    Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
    3.
    Pasal 11
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 442/2004
    Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
    4.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/2004
    Syarat dan Tata-cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman.
    5.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 442/2004
    Syarat dan Tata cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
    6.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 442/2004
    Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
    7.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/2004
    Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
    8.
    Pasal 30
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 442/2004
    Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
    9.
    Pasal 35
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 442/2004
    Syarat dan Tata Cara Permohonan dan PemberianHak Perlindungan Varietas Tanaman.
    10.
    Pasal 36
    Ayat 6
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 445/2004
    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman
    11.
    Pasal 39
    Ayat -
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 445/2004
    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman
    12.
    Pasal 40
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/2004
    Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
    13.
    Pasal 40
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 14/2004
    Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah
    14.
    Pasal 43
    Ayat 1
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/2004
    Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
    15.
    Pasal 43
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 14/2004
    Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah
    16.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2004
    Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah
    17.
    Pasal 6
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 13/2004
    Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
    18.
    Pasal 63
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/2004
    Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
    19.
    Pasal 65
    Ayat 6
    Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/2004
    Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman
    20.
    Pasal 7
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 13/2004
    Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI