Jalan


METADATA
Nomor 38
Tahun 2004
Tanggal Penetapan 18 October 2004
Tanggal Pengundangan 18 October 2004
Tanggal Pengundangan 2004-10-18
Abstrak JALAN 2004 UU NO. 38, LN 2004 / NO. 132, TLN. NO. 4444, LL SETKAB : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN - Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-undang tentang Jalan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. - Undang-Undang ini mengatur mengenai keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kesepakatan tidak tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. - Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. - Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 68 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran 2004uu38.pdf
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No. 13/1980 tentang Jalan
  • Diubah UU - UU NO. 2/2022
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    2.
    Pasal 11
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    3.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    4.
    Pasal 16
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    5.
    Pasal 22
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    6.
    Pasal 28
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    7.
    Pasal 30
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    8.
    Pasal 35
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    9.
    Pasal 41
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    10.
    Pasal 43
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    11.
    Pasal 44
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    12.
    Pasal 45
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    13.
    Pasal 46
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    14.
    Pasal 47
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    15.
    Pasal 48
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    16.
    Pasal 49
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    17.
    Pasal 50
    Ayat (9)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    18.
    Pasal 51
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    19.
    Pasal 52
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    20.
    Pasal 53
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    21.
    Pasal 57
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
    22.
    Pasal 6
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    23.
    Pasal 62
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    24.
    Pasal 7
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    25.
    Pasal 8
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    26.
    Pasal 9
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI