Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan


METADATA
Nomor 16
Tahun 2000
Tanggal Penetapan 02 August 2000
Tanggal Pengundangan 02 August 2000
Tanggal Pengundangan 2000-08-02
Abstrak TATA CARA PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM - PERUBAHAN 2000 UU NO. 16, LN 2000 / NO. 126, TLN. NO. 3984, LL SETKAB : 79 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - Dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. - Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Dalam undang-undang ini administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. - Undang-undang ini terdiri atas 3 pasal, Pasal 1 nya memuat 47 perubahan pasal beserta penjelasannya. - Penjelasan 45 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mengubah UU - UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Mengubah UU - UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • Diubah UU - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - PERPPU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Keuangan No. 541/2000
    Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
    2.
    Pasal 11
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 188/2007
    Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
    3.
    Pasal 17B
    Ayat 1
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 519/2000
    Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu
    4.
    Pasal 17C
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Keuangan No. 544/2000
    Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penerimaan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    5.
    Pasal 17C
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 544/2000
    Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penerimaan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 235 Tahun 2003
    6.
    Pasal 24
    Ayat -
    Keputusan Menteri Keuangan No. 565/2000
    Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
    7.
    Pasal 27A
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 540/2000
    Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
    8.
    Pasal 28
    Ayat 12
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 536/2000
    Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
    9.
    Pasal 3
    Ayat 1a
    Keputusan Menteri Keuangan No. 533/2000
    Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
    10.
    Pasal 3
    Ayat 6
    Keputusan Menteri Keuangan No. 534/2000
    Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan
    11.
    Pasal 3
    Ayat 8
    Keputusan Menteri Keuangan No. 535/2000
    Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan
    12.
    Pasal 31
    Ayat -
    Keputusan Menteri Keuangan No. 545/2000
    Tata Cara Pemeriksaan Pajak
    13.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 576/2000
    Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
    14.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Keuangan No. 542/2000
    Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
    15.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2007
    Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    16.
    Pasal 4
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Keuangan No. 536/2000
    Kepmenkeu Nomor 536/KMK. 04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Ketentuan ini telah diubah dengan Kepmenkeu No. 82/KMK.03/2003
    17.
    Pasal 7
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Keuangan No. 537/2000
    Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang ditentukan
    18.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 38/2008
    Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI