JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Keantariksaan

METADATA
Nomor	21
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	2013-08-06
Abstrak	KEANTARIKSAAN 2013 UU NO. 21, LN 2013/NO. 133, TLN. NO. 5435, LL SETNEG : 64 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN - Peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Keantariksaan. - Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 19 Bab dan 105 Pasal. - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VII

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 11/2018	Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
2.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 7/2023	Penguasaan Teknologi Keantariksaan
3.	Pasal 36 Ayat -	Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 0/0	-
4.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan
5.	Pasal 38 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 49/2015	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
6.	Pasal 40 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 45/2017	Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040
7.	Pasal 50 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
8.	Pasal 57 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 7/2023	Penguasaan Teknologi Keantariksaan
9.	Pasal 68 Ayat -	Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 0/0	-
10.	Pasal 69 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
11.	Pasal 83 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
12.	Pasal 84 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
13.	Pasal 92 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 7/2023	Penguasaan Teknologi Keantariksaan
14.	Pasal 94 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data